DPP LDII Apresiasi Forum B57+ Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah
Jakarta – DPP LDII mengapresiasi Forum Business 57 Plus (B57+) yang dinilai mampu memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai fondasi perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPP LDII, Wilnan Fatahillah, usai menghadiri kegiatan Forum B57+ di Ruang Al Malik, Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut Wilnan, forum tersebut mempertegas pentingnya peran ekonomi syariah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dipaparkan oleh Kementerian Agama. Ia menilai, konsep B57+ tidak hanya berfokus pada hubungan bisnis ke bisnis (B2B), tetapi juga telah berkembang menjadi kemitraan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam.
“Pelibatan berbagai elemen menunjukkan bahwa ini bukan sekadar bisnis, tetapi sudah mengarah pada kemitraan global yang berdampak,” ujar Wilnan.
Forum Business 57 Plus (B57+) sendiri merupakan forum bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan memperkuat perdagangan dan ekonomi antarnegara.
Wilnan menambahkan, keterlibatan LDII dalam forum tersebut menjadi peluang untuk berpartisipasi lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk mendorong sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan.
Selama ini, kata dia, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi salah satu fokus LDII dalam delapan klaster bidang pengabdian. Selain itu, LDII juga memberikan perhatian pada penguatan sektor pangan halal sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah.
“Pengembangan ketahanan pangan dan sertifikasi halal menjadi bagian dari kontribusi nyata yang terus kami dorong,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum B57+ Asia Pasifik, Arsjad Rasyid, menegaskan bahwa ekonomi halal memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi global. Menurutnya, konsep halal kini tidak hanya menjadi sektor ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi gaya hidup yang mengedepankan kualitas dan integritas.
“Potensi besar tersebut harus diiringi konektivitas dan kolaborasi agar memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa ekonomi syariah memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi krisis global. Ia mencontohkan saat krisis ekonomi 2007–2008, lembaga keuangan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan sistem konvensional.
“Ekonomi syariah merupakan sistem yang memiliki karakter unik dan terbukti stabil,” jelasnya.
Nasaruddin juga menegaskan, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari peran masjid sebagai pusat aktivitas umat, sebagaimana telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menambahkan bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia terus mengalami peningkatan. Ia menyebut sektor halal seperti makanan dan kosmetik menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut.
Karena itu, menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.
“Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar ekonomi syariah mampu memberikan kontribusi lebih besar,” ujarnya.
Teuku Riefky berharap, melalui penguatan kolaborasi tersebut, Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Asia Pasifik. (kim-hlp/rda)